Oleh Prof. Jose Maria Sison
Ketua
Liga International Perjuangan Rakyat
12 Oktober 2018
Sebagai Ketua Liga Internasional Perjuangan Rakyat (ILPS), saya menyampaikan salam hangat solidaritas kepada Konferensi Rakyat Global Melawan IMF dan Bank Dunia. Saya bersyukur dan merasa terhormat diundang sebagai pembicara utama dalam konferensi ini.
Kami, ILPS, sangat menghargai konferensi ini, sebuah inisiatif rakyat independen yang berusaha menunjukkan perlawanan rakyat terhadap Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia yang merupakan alat kebengisan imperialis dan keserakahan korporasi, terutama di negeri-negeri terbelakang, dan menegaskan hak rakyat untuk merancang jalannya sendiri menuju kedaulatan, demokrasi, keadilan sosial, dan kesejahteraan.
Penyelenggaraan Konferensi untuk menghadapi Pertemuan Tahunan Gubernur Bank Sentral, Menteri Keuangan, Eksekutif Korporasi dan para ahli dari IMF-Bank Dunia, kami anggap telak dan tepat waktu. Agenda pertemuan ini berfokus pada mobilisasi keuangan swasta dan menarik bisnis besar supaya berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur di negeri-negeri terbelakang untuk melahirkan keuntungan luar biasa.
Tema pertemuan ini adalah Memaksimalkan Pembiayaan Pembangunan untuk memperluas dan menjamin perolehan laba bagi korporasi trans-nasional dengan menggunakan keterbelakangan negeri-negeri Dunia Selatan (termasuk sebagian dari negeri-negeri Eropa Timur dan bekas republik Soviet), dan pengorbanan Rakyat tak terhingga. Secara khusus, ia bertujuan untuk mempromosikan perjanjian multilateral yang lebih besar lagi dengan memperluas bentuk-bentuk pembiayaan neoliberal dan inves-tasi dari konglomerat multinasional, perbankan, sekuritas, dan investor di bidang real estate (termasuk dana pensiun dan dana spekulatif), bantuan donor internasional, dana kekayaan negara, dan Bank pembangunan mul-tilateral lainnya.
Adalah tak masuk akal menganggap kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan memberi kebebasan untuk mengembangkan solusi yang berorien-tasi pasar. Sama juga absurdnya menganggap solusi berorientasi pasar itu dapat mengatasi tantangan dalam perubahan iklim, migrasi, pemindahan paksa, kesehatan global, perang dan kekerasan. Faktanya, perluasan opsi pembiayaan dan investasi justru akan meningkatkan kesenjangan kekayaan antara negeri-negeri kaya dan miskin, serta menciptakan kondisi lebih besar bagi timbulnya defisit anggaran dan perdagangan, masalah neraca pembayaran, dan hutang publik yang lebih berat untuk negeri dan rakyat di Dunia Selatan dan eksploitasi yang lebih hebat lagi sebagai akibat dari intensifikasi kerja yang meningkat tinggi (dengan kontraktualisasi jangka pendek dan privatisasi yang meningkat dengan pesat), serta perluasan deregulasi pasar keuangan.
Kami menyambut dan setuju dengan empat tujuan konferensi : 1) Me-ngembangkan analisis dan pemahaman tentang IMF-Bank Dunia dan bagaimana lembaga keuangan internasional berfungsi sebagai instrumen imperialisme untuk dominasi ekonomi dan politik; 2) Mengekspos tujuan eksploitatif dan pseudo-pembangunan dari korporasi dan dampaknya yang merugikan masyarakat dan menguraikan alternatif-alternatif politik; 3) Berkontribusi dalam menghasilkan strategi perlawanan dan memper-kuat kapasitas para aktivis dan rakyat untuk melawan penghisapan oleh korporasi atas nama pembangunan; dan 4) untuk memperkuat solidaritas di kalangan aktivis dan sekutu mereka melalui dialog dan kerja sama me-lawan IMF dan Bank Dunia.
Sebagai kontribusi untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan coba me-nyajikan, pertama, gambaran umum dari konteks politik dan ekonomi global dewasa ini, di mana lembaga keuangan internasional seperti IMF-Bank Dunia beroperasi. Kedua, peran Lembaga Keuangan Internasional sebagai alat negara-negara kapitalis maju untuk mengintensifikasi eks-ploitasi imperialis terhadap rakyat di Dunia Selatan.
Sebagai pembuka, izinkan saya mengklarifikasi bahwa pada zaman kolo-nial, korporasi memainkan peran yang menentukan dalam eksploitasi atau pembangunan semu negeri tertindas. Kekuasaan kolonial menggunakan perusahaan saham gabungan dan bahkan korporasi keagamaan dalam me-lakukan perampasan di negeri jajahannya, dari tahap ekspedisi sampai operasi monopoli perdagangan dan perusahaan pertambangan. Pertukaran kolonial antara bahan baku dan manufaktur secara halus dinamakan perdagangan bebas karena perusahaan swasta menekankan peran mereka dan membedakannya dari peran negara yang secara jelas membiayai dan melindungi perdagangan kolonial dalam abad-abad merkantilisme, dari abad ke 16 hingga abad ke-18.
Kolonialisme adalah instrumen utama dalam akumulasi modal primitif yang meningkatkan proletarianisasi massa tani dan jam kerja sangat panjang bagi kaum pekerja di negeri-negeri kapitalis yang sedang naik daun. Pemerintah kolonial memastikan rakyat ditaklukkan dengan paksa dan membayar pajaknya dalam bentuk ongkos atau kerja rodi guna mem-biayai penaklukan atas diri mereka sendiri dan peningkatan infrastruktur untuk transportasi, komunikasi dan perdagangan.
Pada zaman imperialisme atau kapitalisme monopoli, kekuatan imperialis menggunakan modal surplus dari metropolis dan menyebarkannya dalam bentuk investasi langsung dan pinjaman untuk mempercepat perolehan superprofit dari negara-negara kliennya, yaitu negeri jajahan, setengah jajahan atau negeri yang tergantung. Secara historis, melalui perubahan koloni menjadi semi-koloni, kekuatan imperialis mengharuskan negara-kliennya yang dibentuk oleh kelas-kelas penghisap lokal untuk memikul tanggung jawab dalam administrasi nasional dan lokal, pengumpulan pajak dan menjamin keuntungan bagi investasi asing langsung dan pembayaran kembali pinjaman luar negeri yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerin-tah kolonial.
Kekuatan imperialis melanggengkan dominasi politik dan ekonominya atas negeri yang terbelakang melalui ketergantungan pada utang luar negeri dan investasi asing langsung. Dalam pertukaran ekspor bahan baku dan impor manufaktur yang tidak seimbang, korporasi asing mengeruk keun-tungan luar biasa tetapi negara kliennya selalu menderita defisit anggaran dan perdagangan, yang mengharuskannya untuk menutupinya dengan pin-jaman luar negeri. Pembayaran layanan utang kepada bank-bank imperia-lis dan pengiriman uang keuntungan oleh korporasi membuat negara klien terbelakang, miskin dan tunduk kepada negara tuan imperialis.
Tinjauan umum konteks ekonomi dan politik dari operasi lembaga keuangan internasional
Sejak krisis keuangan tahun 2008, stagnasi dan depresi melanda sistem ka-pitalis dunia yang secara halus disebut Resesi Besar. Kemerosotan strate-gis AS dipercepat dalam dunia yang semakin multipolar dan telah ditan-tang oleh kebangkitan Tiongkok, yang masih dikategorikan sebagai negeri berkembang, karena PDB sebesar USD 9.844 per kapita masih di bawah tingkat setidaknya USD 12.000 untuk negeri-negeri maju. Tapi Tiongkok telah memenuhi lima ciri dasar ekonomi imperialisme modern yang didefi-nisikan Lenin. Persaingan ekonomi dan politik di kalangan kekuatan impe-rialis telah meningkat.
IMF, Bank Dunia dan bank-bank regional seperti Bank Pembangunan Asia yang berkoordinasi dengan berbagai bank dan lembaga “pembangunan” nasional merupakan instrumen untuk mengerahkan kelebihan modal da-lam bentuk pinjaman oleh AS, Jepang dan Uni Eropa. Kekuatan imperialis tradisional ini mendapat tantangan, sampai batas tertentu, di bidang per-luasan modal pinjaman ke negara-negara klien. Bahkan, meskipun mereka sendiri adalah peminjam IMF dan Bank Dunia dan masih diklasifikasi se-bagai negeri berkembang, Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan telah mendirikan BRICS, bank pembangunannya sendiri. Tiongkok, bersa-ma dengan negara-negara BRICS lainnya dan beberapa kekuatan imperialis tradisional telah meluncurkan Bank Investasi Infrastruktur Asia di bawah naungan Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan.
Semua kekuatan imperialis tradisional dan yang baru muncul, Tiongkok dan Rusia, bersaing dalam menawarkan pinjaman kepada negeri-negeri terbelakang untuk membangun infrastruktur dan dengan demikian me-ningkatkan pengurasan energi dan bahan baku lainnya serta pengiriman manufaktur. Tetapi sebagai akibat dari penggunaan kredit yang melampaui batas untuk kepentingan korporasi di bawah kebijakan neoliberal dari globalisasi imperialis, masalah gelembung utang publik menimpa kekuatan imperialis dan negara-negara klien. Di negeri-negeri imperialis dan juga Negara klien, gelembung tak dapat dipertahankan dan diperkirakan akan meledak kapan saja. Pada akhir kuartal pertama 2018, menurut Institut Keuangan Internasional, utang global sebesar USD 247 triliun, berarti 318 persen dari PDB global.
Persaingan ekonomi di antara semua kekuatan imperialis telah menjadi begitu kuat sehingga AS, penghasut utama globalisasi neoliberal, tiba-tiba kembali ke proteksionisme dalam upaya yang jelas untuk mengambil kembali konsesi yang telah diberikan ke Tiongkok guna melepaskannya dari sosialisme sejak tahun 1980-an. AS menunjukkan penyesalannya telah meng-outsource manufaktur produk konsumen ke Tiongkok, hal mana telah memungkinkannya untuk mendapatkan surplus ekspor yang besar dan mengembangkan ekonominya secara komprehensif dengan menggunakan sektor negara dari ekonomi untuk mencapai tujuan strategis dalam produksi industri dan militer. AS ingin menghalangi rencana Tiongkok untuk melaksanakan kebijakan Made in China pada 2025.
AS telah mengumumkan perang dagang kepada Tiongkok dan keduanya sekarang terlibat dalam kompetisi memaksakan tarif pada ekspor dari ne-geri yang satu ke negeri yang lain. AS sedang mencoba untuk mendorong perusahaan AS supaya memindahkan pabrik mereka dari Tiongkok kemba-li ke AS. Terlepas dari kebijakan anti-imigrannya, rezim Trump mengang-gap cukup banyak pengangguran dan setengah penganguran di Amerika untuk mempekerjakan mereka dengan upah rendah. Ia juga melancarkan perang mata uang dengan beralih dari pelonggaran kuantitatif (suku bunga rendah) ke pengetatan kuantitatif (suku bunga lebih tinggi pada pinjaman). Ia berusaha menyedot kembali dolar yang mengalir keluar dari AS sebagai hasil dari konsesi outsourcing dan surplus ekspor ke Tiongkok dan kebija-kan pelonggaran kuantitatif. Ia memperkirakan Tiongkok , bagaimanapun juga, takut melepas cadangan dolar dan obligasi pemerintahnya yang akan mengakibatkan nilainya turun terlalu cepat.
Kondisi sistem kapitalis dunia yang terus tertekan atau stagnan dan per-saingan ekonomi yang semakin ketat di antara kekuatan imperialis mem-beri efek buruk pada negeri-negeri terbelakang. Mereka menderita kele-bihan produksi bahan baku dan semimanufaktur yang harganya menurun dan karena itu menjadi sasaran eksploitasi lebih hebat lagi oleh kekuatan imperialis yang bersaing. Dalam beberapa dekade sebelumnya, mereka telah dibebani defisit dan utang publik selama apa yang dinamakan dekade pembangunan tahun 1960-an dan 1970-an dan beban itu menjadi lebih berat lagi selama tahun-tahun neoliberal, dari tahun 1980-an hingga seka-rang. Dewasa ini mereka ditekan untuk membuat utang publik menjadi lebih besar lagi dan lebih tak berkelanjutan daripada sebelumnya.
Pengetatan kuantitatif yang dilakukan AS otomatis mengikis nilai mata uang lokal negeri-negeri terbelakang, meningkatkan beban utang dan biaya impor dan memaksa mereka untuk mengambil lebih banyak pinjaman luar negeri dengan syarat-syarat yang lebih berat. Negeri-negeri terbelakang ti-dak dapat mengandalkan investasi langsung asing, baik yang produktif maupun yang spekulatif, untuk mengurangi kebutuhan yang terus mening-kat akan valuta asing. Dewasa ini, kekuatan imperialis terbesar, AS dan Tiongkok, mengatakan kepada kliennya bahwa jalan untuk menopang eko-nomi mereka adalah mengambil pinjaman luar negeri untuk membangun infrastruktur. Pinjaman jenis ini hampir secara otomatis kembali ke negeri peminjam dan meninggalkan beban utang yang berat.
Bank Dunia ditetapkan untuk melonggarkan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan dengan demikian memaksimalkan keuntungan bagi kor-porasi swasta AS. Korporasi transnasional mendapatkan manfaat dari par-tisipasinya dalam proyek-proyek infrastruktur serta bisnis yang bersumber padanya. AS dan sekutu imperialis tradisionalnya ingin mengambil keun-tungan dari fakta bahwa Tiongkok sendiri duduk di atas gunung utang yang buruk dan mereka ingin menggunakan Bank Dunia sebagai ujung tombak guna mengalahkan Tiongkok dalam menawarkan pinjaman untuk pemba-ngunan infrastruktur.
Dorongan Tiongkok sendiri untuk membangun infrastruktur di negara-negara klien rentan. Proyek-proyeknya terlalu mahal dan bunga pinjaman-nya lebih tinggi daripada kreditor tradisional. Tiongkok juga menuntut su-paya perusahaan Tiongkok yang bertanggung jawab atas konstruksi, paso-kan peralatan dan bahan konstruksi serta 60 hingga 70% dari tenaga kerja yang dibutuhkan harus pekerja Tiongkok. Yang paling buruk dari semua-nya itu adalah ketika pinjaman tidak dapat dibayar tepat pada waktunya, maka pinjaman itu dapat dikonversi menjadi ekuitas atau kepemilikan atas infrastruktur yang dibangun. Setiap perselisihan harus diselesaikan di pengadilan Tiongkok.
Masalah-masalah yang menimpa negeri-negeri terbelakang meliputi pem-bayaran utang publik mereka yang terkumpul dan berurusan dengan ke-kuatan imperialis yang bersaing tetapi sepakat di antara mereka sendiri dalam menekan negeri-negeri terbelakang sebagai koloni utang, sumber bahan mentah dan pasar untuk manufaktur mereka. Dengan demikian, negeri-negeri terbelakang diperlakukan sebagai sasaran eksploitasi oleh kekuatan imperialis.
Kekuatan imperialis mendominasi ekonomi dan politik dunia bukan hanya melalui keuangan dan ekonomi. Kekuatan imperialis tradisional yang pa-ling kuat dapat secara sepihak dan multilateral melancarkan intervensi militer dan perang agresi untuk melindungi dan memperluas wilayah eko-nomi dan pengaruh geopolitiknya. Bilamana mungkin, mereka dapat menggunakan Dewan Keamanan PBB dan perjanjian aliansi militer bila-teral, regional dan multilateral untuk melakukan sanksi, intervensi militer dan agresi. NATO adalah aliansi militer terkuat mereka.
Sebagai kekuatan imperialis terbesar, AS telah membangun jaringan per-janjian militer global dan pangkalan militer serta terlibat dalam intervensi militer dan perang agresi yang ditujukan untuk melindungi dan memper-luas wilayah ekonomi dan mendapatkan pengaruh geopolitik. Kompleks industri militer adalah bagian paling penting dari ekonomi dan menghasil-kan keuntungan melalui penjualan senjata ke negara federal dan negara-negara asing. Imperialisme AS menetapkan tidak hanya pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Komunis tetapi juga sejumlah besar pemerintah-an borjuis nasional yang berpikiran independen.sebagai sasaran subversi dan perubahan rezim.
Tetapi penggunaan intervensi militer dan perang agresi ada batasnya. AS dan sekutu-sekutu imperialisnya tampaknya telah berhasil melancarkan perang agresi dengan impunitas, khususnya sejak akhir Perang Dingin. Tetapi biaya perang di Afghanistan, bekas Yugoslavia, Irak, Libya, dan Suriah telah mencapai triliunan dolar dan telah berkontribusi pada pele-mahan dan kemerosotan strategis AS. Selain itu, Tiongkok, Rusia dan negara-negara lain telah menjadi waspada terhadap ekspansionisme AS dan NATO, terutama di bawah apa yang disebut kebijakan dominasi spek-trum absolut neokonservatif . Mereka telah membentuk Organisasi Kerja-sama Shanghai sebagai aliansi keamanan melawan militerisme dan ekspan-sionisme AS yang tak terkendali.
Penyebaran basis militer di luar negeri dan perang agresi AS yang tampak-nya berhasil tetapi merugikan diri sendiri, telah melahirkan kontradiksi yang semakin tajam di kalangan kekuatan imperialis dan kecenderungan negeri-negeri berkembang untuk mencapai kemerdekaan dan daerah ma-nuver yang lebih luas. Dan yang lebih penting lagi, ia telah mendorong ke-bangkitan gerakan massa revolusioner pada skala yang belum pernah ter-jadi sebelumnya, baik di negeri-negeri terbelakang maupun negeri berkem-bang. Perang agresi imperialis dapat diubah menjadi perang revolusioner untuk pembebasan nasional, demokrasi, dan sosialisme. Bagi rakyat di du-nia, selain tunduk pada penghisapan dan penindasan yang semakin me-ningkat dan ancaman penghancuran nuklir oleh kekuatan imperialis serta pemanasan global karena perusakan lingkungan oleh Korporasi Transna-sional, terdapat pilihan revolusioner.
Peran Lembaga Keuangan Internasional dan Korporasi Transnasional dalam Melanjutkan Eksploitasi Imperialis terhadap Dunia Selatan
IMF berfungsi untuk mengendalikan ekonomi, kebijakan fiskal, nilai tukar mata uang lokal, saldo anggaran dan perdagangan, utang publik, pinjaman dalam dan luar negeri, masuknya investasi asing langsung dan pinjaman luar negeri, dan untuk memastikan bahwa negara klien mengutamakan re-patriasi modal asing, pengiriman keuntungan dan amortisasi pinjaman luar negeri. Singkatnya, IMF bertujuan untuk mengembangkan kerangka dan dasar-dasar supaya negara klien menjadi lebih patuh dan terintegrasi lebih dalam (terutama di negeri-negeri dengan daerah pedesaan di mana kapita-lisme belum sepenuhnya dominan) ke dalam sistem produksi dan keuang-an kapitalis dunia.
IMF tidak hanya memperpanjang stabilisasi dan pinjaman penyesuaian struktural langsung ke bank sentral dan memaksakan langkah-langkah penghematan dengan mengorbankan rakyat tapi juga membuka pintu untuk pinjaman lebih lanjut oleh negara klien yang patuh dari kreditur lain, termasuk yang komersial. Karena ketidakmampuan negara klien untuk membayar kembali layanan hutangnya, IMF menyetujui seluruh blok nege-ri imperialis untuk mengawasi kondisi kredit dari negara klien, jalan ke-luar ke pasar obligasi dan bank-bank vulture (penterjemah: penggunaan ‘vulture’ [burung pemakan bangkai] untuk mencerminkan sifat busuk dari bank itu), yang mengkhususkan diri dalam membeli kredit macet dan me-maksa negara klien untuk membayar layanan hutang lebih tinggi.
IMF adalah mitra Bank Dunia yang mencegah negara klien untuk benar-benar mengembangkan ekonominya melalui keseimbangan industrialisasi nasional yang direncanakan sebagai faktor utama, reformasi tanah sebagai sarana untuk membebaskan dan membuat petani lebih produktif, mencip-takan pasar domestik yang lebih besar dan langkah pembangunan infra-struktur yang tepat. IMF dan Bank Dunia memastikan agar sumber daya domestik dan pinjaman dari negara klien digunakan untuk mempertahan-kan subordinasi ekonomi dan politik mereka terhadap kapitalisme mono-poli asing.
Mereka mengikat negara-negara klien ke pola produksi bahan baku dan semimanufaktur untuk ekspor dan impor manufaktur dari negeri-negeri kapitalis maju, terutama AS. Bank Dunia adalah instrumen khusus yang mewajibkan negara klien mengeluarkan lebih banyak uang negara untuk infrastruktur dengan mengorbankan pembangunan industri, pekerjaan dan layanan sosial, untuk mengabadikan pertukaran kolonial, yaitu ekspor bahan mentah dan impor manufaktur, mencabut hak milik para petani dan penduduk asli, penjarahan dan degradasi lingkungan.
Puncak kejayaan Bank Dunia dalam membiayai proyek-proyek infrastruk-tur di negeri-negeri terbelakang terjadi pada tahun 1960-an dan 1970-an. Selain melanggengkan pola perdagangan kolonial yang dijelaskan di atas, proyek-proyek infrastruktur dipuji sebagai kebijakan Keynesian untuk me-ningkatkan lapangan kerja dan merangsang permintaan. Bank Dunia dice-mooh ketika ekonomi banyak negara klien tidak “lepas landas” seperti yang diharapkan, tapi malah menjadi lebih terpuruk. Masalah keseimbangan pembayaran memburuk karena perdagangan yang tidak setara, biaya tinggi rezim represif, korupsi para pejabat boneka, krisis minyak yang tak teratasi di sebagian besar tahun 1970-an dan daur ulang bersifat riba dari petrodo-lar oleh bank-bank Barat ke negara-negara klien.
Kelompok Bank Dunia terdiri dari lima organisasi internasional, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (akronim dalam ba-hasa Inggris: IBRD), Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA), Korpo-rasi Keuangan Internasional (IFC), Badan Jaminan Investasi Multilateral (MIGA) dan Pusat Internasional untuk Penyelesaian Perselisihan dalam Investasi (ICSID). IBRD dan IDA sering digabungkan dalam laporan seba-gai Bank Dunia.
Di Bank Dunia AS memiliki saham minoritas sebesar 16,5% tapi berdomi-nasi. Ia mendikte kebijakan Bank Dunia yang didukung negeri-negeri ka-pitalis maju lainnya dengan mengorbankan negeri-negeri anggota yang kurang berkembang. IBRD mengumpulkan kontribusi semua negara ang-gota dan memutuskan kebijakan untuk menggunakan modal bank. IDA mengkhususkan dalam hibah dan pinjaman lunak, terutama dalam kait-annya dengan mempengaruhi kebijakan negara klien dalam pendidikan, kesehatan, pengembangan masyarakat, lingkungan dan sejenisnya. IFC meminjamkan modal eksklusif kepada perusahaan-perusahaan swasta dan membantu mereka untuk memaksimalkan keuntungannya dari proyek-proyek yang dibiayai Bank Dunia. MIGA dan ICSID memberikan jaminan dan asuransi terhadap risiko ekonomi dan politik.
Negara-negara klien didorong supaya mengambil pinjaman dari Bank Dunia dan memberikan jaminan pemerintah dan akhirnya memaksakan kepada rakyat melalui pajak untuk mengamortisasi pinjaman dan men-jamin pengiriman keuntungan korporasi transnasional. Korporasi Trans-nasional ini bertanggung jawab dalam membuat studi kelayakan, desain, rencana dan menjamin peralatan konstruksi dan perlengkapan lainnya pa-da tingkat tertinggi. Mereka mensubkontrakkan berbagai fase dan aspek dari proyek infrastruktur kepada anak perusahaannya atau kontraktor lokal dan juga memberikan peluang kepada sistem korupsi birokrasi yang berla-pis-lapis.
Lembaga-lembaga pembiayaan internasional yang didominasi Imperialis seperti IMF dan Bank Dunia adalah yang terbesar di dunia. Mereka me-mainkan peran penting dalam menciptakan kondisi untuk masuknya dan pertumbuhan operasi Korporasi Transnasional di negeri-negeri terbela-kang. Lembaga Keuangan Internasional memainkan peran kunci untuk membujuk negeri-negeri terbelakang supaya membuka diri pada Korpo-rasi Transnasional dan memberi mereka perlakuan nasional, tax holiday, hak-hak istimewa lainnya yang melanggar kedaulatan ekonomi dan warisan nasional serta membebaskan mereka dari pembatasan sosial dan lingkungan.
Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional bersifat persuasif karena mere-ka dapat memberi atau menolak pinjaman, membuka atau menutup jalan kepada negara-negara klien untuk mengakses pinjaman dari bank komer-sial dan dana dari obligasi dan pasar keuangan lainnya di dunia. Kegagalan membayar pinjaman luar negeri tepat waktu dihukum dengan persyaratan kredit yang lebih ketat, konversi utang menjadi ekuitas untuk Korporasi Transnasional dan tunduk pada bank-bank vulture yang menawarkan pe-riode pembayaran yang panjang tapi dengan persyaratan yang lebih mem-beratkan.
Negara imperialis, bank antarnegara dan bank komersial asing bertang-gung- jawab untuk mengerahkan modal surplus dari negeri-negeri imperia-lis dalam bentuk pinjaman. Ketika pinjaman terakumulasi, pendapatan da-ri bunganya sama besarnya atau bahkan lebih besar daripada laba yang diperoleh dalam investasi langsung Korporasi Transnasional. Rejim yang menjalankan kebijakan neoliberal dan krisis ekonomi dan keuangan se-makin buruk yang berulang-ulang terjadi telah memaksa negeri-negeri berkembang secara umum untuk memberi tarif layanan utang dan pengi-riman keuntungan lebih tinggi kepada negeri-negeri maju dan karena itu pemiskinan terus berlanjut dan semakin cepat.
Pada zaman imperialisme modern, di korporasi-korporasi monopoli nege-ri-negeri kapitalis maju, terjadi penggabungan bank dan modal industri pada tingkat tertinggi . Juga terjadi interaksi berkelanjutan dan kerjasama antara berbagai bank dan Korporasi Transnasional dalam berbagai cara. Korporasi Transnasional mengerahkan modal surplus dari negeri-negeri imperialis dalam bentuk investasi langsung yang menghasilkan laba. Dana spekulasi juga mengerahkan investasi portofolio yang menjadikan pasar keuangan di negeri berkembang sebagai mangsanya. Korporasi Transna-sional memperbesar investasi langsungnya dengan meminjam dari lemba-ga-lembaga keuangan internasional, bahkan dari bank-bank domestik ne-geri-negeri terbelakang.
Konferensi kalian memfokuskan perhatian pada operasi IMF, Bank Dunia, dan Korporasi Transnasional. Tetapi kalian juga harus memperhatikan in-teraksi dan kerja sama dari triumvirat IMF, Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berbasis di Washington. Mereka menyela-raskan kebijakannya masing-masing untuk membentuk, apa yang disebut Konsensus Washington sesuai dengan kepentingan hegemonik imperialis-me AS.
Mereka bertanggung jawab dalam memaksakan kebijakan neoliberal pada seluruh ekonomi global dan telah menyebabkan transfer kekayaan sosial terbesar dan tercepat dalam bentuk layanan utang dan pengiriman keun-tungan dari negeri-negeri berkembang ke negeri-negeri imperialis. Ini te-lah menyebabkan kemiskinan yang luar biasa parahnya di negeri-negeri tersebut dan ketimpangan sosial terbesar antara negeri berkembang dan negeri imperialis dan juga di dalam kedua jenis negeri itu sendiri.
Menurut laporan Oxfam International Januari 2018, satu persen orang ter-kaya mengantongi 82 persen kekayaan yang diciptakan pada tahun 2017, sementara separuh umat manusia yang paling miskin tidak mendapat apa-apa. Menurut data Credit Suisse terbaru, 42 orang memiliki kekayaan yang sama besarnya dengan yang dimiliki separuh umat manusia yang paling miskin.
Laporan Oxfam mengungkapkan hal-hal berikut: sejak 2010, kekayaan kaum bilyuner meningkat rata-rata 13 persen per tahun atau enam kali lebih cepat daripada upah pekerja biasa, yang naik rata-rata per tahun hanya 2 persen. Jumlah bilyuner meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Antara Maret 2016 dan Maret 2017, setiap dua hari muncul seorang bilyuner baru. Bayaran empat hari kerja seorang peja-bat eksekutif tertinggi di salah satu dari lima merek mode paling tenar di dunia, lebih banyak dari pada upah yang diterima seorang pekerja garmen Bangladesh di sepanjang hidupnya. Di AS, dibutuhkan kurang dari satu hari kerja bagi seorang CEO untuk mendapatkan apa yang diterima seo-rang pekerja biasa dalam setahun. Bahkan di negeri-negeri imperialis, ke-miskinan telah meningkat, kelas menengahnya menyusut. Namun tentu saja, kemiskinan terbesar dan terluas ada di negeri-negeri berkembang.
Di bawah rezim globalisasi imperialis neoliberal yang masih berdominasi, WTO telah menjadi instrumen utama AS dan semua sekutunya dalam pe-nyebaran modal surplus oleh kekuatan-kekuatan imperialis, atas nama perdagangan bebas untuk mendominasi ekonomi dan politik negeri-negeri terbelakang. Atas nama perdagangan bebas, WTO selalu menekankan libe-ralisasi investasi dan perdagangan, penggunaan setiap perangkat untuk menekan upah dan memaksimalkan keuntungan pribadi, memprivatisasi aset publik yang menguntungkan, mengabadikan kontrol Korporasi Trans-nasional atas paten dan hak cipta dengan mengorbankan kepentingan umum, deregulasi pembatasan sosial dan lingkungan dan mendenasiona-lisasi ekonomi negeri-negeri terbelakang.
Imperialisme AS sedang mengalami kemerosotan strategis yang semakin cepat, tetapi masih merupakan negara adikuasa No.1 di bidang ekonomi dan militer. Ia sedang mencoba mengurangi kecepatan kemerosotannya dan berusaha memperkuat posisinya. Perang dagang yang dilancarkan ter-hadap Tiongkok adalah untuk memulihkan konsesi yang ia berikan sebe-lumnya, menegaskan dominasi keuangan dan memperkuat kembali sektor manufaktur serta kontrol dalam teknologi canggih. AS tampil tanpa malu-malu sebagai proteksionis vis-a-vis Tiongkok. Padahal kenyataannya, IMF, Bank Dunia, dan WTO adalah instrumen dominasi imperialis terhadap Du-nia Selatan, bahkan ketika di antara kekuatan-kekuatan imperialis terjadi ketidakseimbangan dan konflik.
Sesuai dengan tema yang ditugaskan kepada saya, uraian saya fokuskan pada konteks global secara garis besar dewasa ini di mana IMF-Bank Dunia beroperasi dan peran Lembaga Keuangan Internasional dalam meningkat-kan dan meluaskan eksploitasi imperialis. Ijinkan saya menyimpulkan dengan menekankan bahwa perlawanan rakyat terhadap penghisapan dan penindasan imperialis telah meningkat pesat di begitu banyak negeri, dalam banyak bidang dan bentuk perjuangan.
ILPS adalah bagian dari gerakan demokratis anti-imperialis yang semakin luas dan intensif ini. Kita terus berbagi semangat solidaritas yang semakin besar dengan semua kekuatan dan rakyat demokratis anti-imperialis di seluruh dunia. Sekali lagi kami utarakan keyakinan kami bahwa perjuangan rakyat untuk kedaulatan sejati, demokrasi, keadilan sosial, perkembangan nyata dan kemajuan budaya akan menuai lebih banyak kemenangan di tahun-tahun mendatang.
